You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkot Jakut Sosialisasikan Pergub BPHTB
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Pemkot Jakut Sosialisasikan Pergub BPHTB

Target realisasi BPHTB Jakarta Utara tahun 2019 sebesar Rp 2,164 triliun,

Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Jakarta Utara, menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 117 tahun 2019, tentang Penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli.

Kegiatan yang digelar di Ruang Fatahillah, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, diikuti 62 peserta dari unsur pengembang properti, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Perhimpunan Penghuni Rusun (PPRS).

Penyetoran BPHTB Disosialisasikan di Jakpus

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, sosialisasi bertujuan menerangkan tujuan dan fungsi BPHTB agar para wajib pajak bisa memahami secara utuh serta tergugah segera melunasi kewajibannya.

"Target realisasi BPHTB Jakarta Utara tahun 2019 sebesar Rp 2,164 triliun. Sampai awal November, realisasinya sekitar Rp 750 miliar atau 34,68 persen," katanya.

Diharapkan Ali, kegiatan ini dapat mendorong peningkatan dan percepatan realisasi penerimaan di sektor BPHTB. Apalagi selama ini pembangunan di Jakarta bergantung pada pendapatan dari berbagai jenis pajak.

Ditegaskan Ali, tahun 2020 mendatang merupakan tahun penegakan hukum untuk semua jenis pajak daerah. Bila wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) bersama Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan tindakan. 

"Sebelum benar-benar ditindak tegas, mari bersama-sama tunaikan kewajiban," tegasnya.

Kepala Suban PRD Jakarta Utara, Yati Rochyati menjelaskan, Pergub tentang BPHTB ini dilatarbelakangi kebutuhan properti hunian yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Karena itu, lanjut Yati, dibutuhkan fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan BPHTB atas perjanjian pendahuluan jual beli sebagai kredit pajak daerah guna mencegah penghindaran pajak.

"Perjanjian pendahuluan jual beli tanah banyak dilakukan di DKI Jakarta dalam proses jual beli, karena itu kita coba jelaskan aturan mengenai BPHTB nya melalui sosialisasi ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8248 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5600 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4491 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4176 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3794 personAldi Geri Lumban Tobing